AIMAS- Kabupaten Sorong genap berusia 59 tahun pada tanggal 14 Juni 2026. Peringatan hari ulang tahun kabupaten tertua di tanah Malamoi ini digelar dengan penuh sukacita, mengusung tema “Bersatu dan Melayani untuk Membangun Tanah Malamoi”, dan dipusatkan di kawasan pemerintahan Aimas.
Rangkaian acara inti diawali dengan Upacara Resmi yang berlangsung khidmat di halaman Hotel Aimas. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh jajaran pemerintah daerah serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menjadi momen penting untuk merenungi perjalanan sejarah sekaligus merancang langkah ke depan.
Usai upacara, Bupati Sorong Johny Kamuru mengungkapkan rasa syukur mendalam atas perjalanan panjang yang telah dilalui kabupaten ini. Menurutnya, usia 59 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan salah satu pencapaian terbesar yang terukir dalam sejarah Kabupaten Sorong adalah peranannya sebagai daerah yang melahirkan Provinsi Papua Barat Daya.
“Harapan artinya tentu kita hari ini bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Kita 59 tahun tentu bukan waktu yang singkat, ini sudah perjalanan panjang. Kabupaten sudah tua, kabupaten ini melahirkan Provinsi Papua Barat Daya ini. Ke depan kita terus membangun daerah ini bersama-sama, berpartisipasi sesuai dengan sumber daya yang ada pada kita,” ujar Johny.
Di tengah semangat perayaan, Johny tidak menampik adanya keluhan dari masyarakat yang menilai dinamika pembangunan dalam dua periode kepemimpinannya mengalami penurunan. Secara jujur, ia membeberkan tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah, yakni pemangkasan anggaran secara drastis dari pemerintah pusat yang berimbas langsung pada kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, postur anggaran Kabupaten Sorong yang dulunya mampu mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun, kini merosot tajam menjadi sekitar Rp1,2 triliun lebih. Kondisi ini diperparah dengan anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dirasakan oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk di wilayahnya.
“Anggaran kita dipangkas loh, dipangkas besar-besar, dipangkas luar biasa. Dulu kita penganggaran besar, kita bisa melayani dan membangun masyarakat. Sekarang ini 1,2 (triliun) lebih. Dan kita parah, susah, masyarakat menderita. DBH Migas semua menurun. Memang keadaan dan kondisi seperti begitu yang kita alami,” tegas Johny.
Ia pun memahami bahwa keterbatasan dana ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, termasuk kemarahan dan kekecewaan. “Pasti di kondisi begini, semakin banyak masyarakat yang mungkin marah, sumpah pemerintah, ya sudah. Kalau yang mengerti mungkin mereka paham, tapi kalau tidak mengerti pasti (marah),” tambahnya.
Meski dibebani kendala fiskal, Johny menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Terkait keluhan utama warga mengenai masalah banjir, ia memastikan penanganan sudah berjalan bertahap di titik-titik krusial. “Beberapa titik kita sudah memulai. Mudah-mudahan ke depan titik-titik ini akan terurai dengan sendirinya. Ada beberapa titik sudah (dikerjakan), tinggal nanti ke depan,” jelasnya.
Selain infrastruktur, aspek tata kelola keuangan juga menjadi perhatian. Kabupaten Sorong tercatat masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut, salah satunya akibat dampak efisiensi anggaran. Johny mengakui masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bekerja maksimal dan kurang disiplin, namun berjanji melakukan evaluasi total dan perbaikan menyeluruh.
“Pasti kita akan ke depan melakukan perbaikan. Ada beberapa OPD yang memang belum maksimal dan belum disiplin. Tapi nanti kita akan ke depan untuk perbaiki, ada evaluasi,” pungkasnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melayani dan membangun Tanah Malamoi di tengah segala keterbatasan yang ada.(***)
