SORONG,- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), di Hotel Rylich Panorama, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan ini bertujuan mewujudkan lingkungan SLB yang aman, inklusif, ramah anak, sekaligus memberikan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Ketua Panitia Pelaksana, Erdia Mhsiren menjelaskan bahwa sosialisasi ini menitikberatkan pada pemahaman sejumlah landasan hukum utama, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait.
“Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin pemenuhan hak anak, perlakuan tanpa diskriminasi, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah. Sedangkan UU Guru dan Dosen menegaskan guru adalah pendidik profesional yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesionalan,” ujarnya
Lebih lanjut, sosialisasi diharapkan membangun kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pemangku kepentingan pendidikan, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, melindungi anak dari tindak kekerasan, sekaligus memberikan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya, Djon Ayorbaba, menyampaikan bahwa kegiatan ini penting agar para guru memahami peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.
“Diharapkan tidak terjadi hal-hal yang merugikan anak, khususnya di lingkungan SLB. Kami berharap para guru dapat menerapkan ketentuan undang-undang tersebut dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi anak dan tenaga pendidik di lingkungan pendidikan khusus di Provinsi Papua Barat Daya.(***)
